Tugas PKN

Setelah mempelajari materi tentang : Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia  (Demokrasi Terpimpin, Masa Orde Baru, Era Reformasi), Pemilu sebagai Sarana Demokrasi, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan berikut :

1.     Berikan ulasan tentang pelaksanaan sistem politik Demokrasi di Indonesia era Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi sesuai pendapat anda secara umum !

Jawab :

Demokrasi Orde Lama atau parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Orde lama atau demokrasi parlementer ini diwarnai dengan pertentangan oleh parlementer kepada kinerja cabinet. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Demokrasi Orde Baru

Pengalaman akan alpanya kestabilan politik akibat konflik politik/ideologi, integrasi nasional, dan pembangunan nasional, mengakibatkan rezim Orde Baru untuk melakukan reaksi dan koreksi terhadap periode sebelumnya. Untuk merealisasikan hal ini rezim Orde Baru menerapkan kebijaksanaan ganda, pertama, melakukan stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Kedua, melakukan penataan politik dengan harapan terbentuknya suatu sistem politik yang kondusif bagi pilihan kebijaksanaan ekonomi. Dengan demikian, arah penataan politik yang dilakukan pada periode awal pemerintahan rezim Orde Baru adalah menyederhanakan struktur kepartaian, baik dari segi jumlah, pola dukungan, basis massa, maupun aliran serta ideologi yang dianut bagi partai-partai, namun yang terjadi selanjutnya adalah konflik politik nasional yang terjadi sebelumnya berpindah kedalam partai politik, dari empat fungsi partai politik ditemukan bahwa dua fungsi dapat dikatakan berhasil dilaksanakan secara efektif yaitu : fungsi rekrutmen politik serta sarana pengatur konflik, sedangkan 4 fungsi lainnya tergolong gagal dilaksanakan oleh organisasi ini meliputi : fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik. Fungsi yang berhasil dan fungsi yang gagal tersebut di atas secara cukup signifikan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi. Dan yang terakhir, kebijakan politik fusi pada akhirnya menjadi sarana rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya.

Demokrasi Reformasi

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswadi berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.Berbeda dengan Demokrasi Orde baru, pelaksaan demokrasi reformasi mengalami banyak perubahan yang drastis dimana munculnya demonstrasi diseluruh lapisan masyarakat. Memang pada era reformasi, kekuasaan presiden tidak mutlak dan mulai berkembangnya partai-partai politik peranannya mulai besar.

2.     Pada masa berlakunya Demokrasi Liberal antara tahun 1950 s.d. 1959, hal-hal yang menonjol adalah tumbuh suburnya partai-partai politik dan ketidakstabilan pemerintahan, berikan penjelasan dengan singkat!

a.    Tumbuh suburnya partai-partai politik : Pada masa Demokrasi Liberal partai politik tumbuh karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai. dengan adanya perbedaaan tujuan dari partai-partai politik M1 banyak menimbulkan kericuhan di bidang sosial politik yang secara otomatis dapat mengganggu kelancaran pemerintahan Indonesia. PNI dan Masyumi adalah dua partai terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet.

b.   Ketidakstabilan pemerintahan : Hal ini terjadi karena tumbuh suburnya Partai Politik yang ingin memperebutkan kekuasaan pemerintah . Banyak partai besar yang menang dalam pemilu yang ingin memaksakan kehendaknya, akibatnya pada masa Demokrasi Liberal ini terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali karena partai-partai terkuat pada masa itu saling mengambil alih kekuasaan.

3.     Selama Pemerintahan Orde Lama pernah diberlakukan “demokrasi liberal” dan “demokrasi terpimpin”. Jelaskan maksudnya!

Demokrasi Liberal

Demokrasi Terpimpin

·       Demokrasi Liberal adalah suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.  ·       Terjadinya ketidakstabilan ekonomi karena banyak partai politik tumbuh subur dan ingin mengambil alih kekuasaan pemerintahan. ·       Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap merupakan salah satu faktor penyebab buruknya demokrasi Liberal.

·       Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin Negara. ·       Kebebasan partai politik dibatasi agar tidak terjadi kekacauan politik seperti masa demokrasi liberal. ·       Bertambah besarnya kekuasaan Presiden dalam Demokrasi Terpimpin, contohnya : Soekarno yang diangkat sebagai Presiden seumur hidup ·       Pada masa ini UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.

4.     Berikan tanggapan penjelasan, mengapa di era reformasi tuntutan masyarakat lebih mengarah ke upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)!

Karena masyarakat menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Kembali lagi ke pengertian Reformasi dimana reformasi itu sendiri adalah suatu gerakan adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demo-kratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. KKN merupakan suatu tindakan yang tidak baik, dan masyarakat pada zaman Reformasi ingin memperbaiki itu dengan memberantas para Koruptor, sehingga di era Reformasi terbentuk KPK yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang di percaya untuk memberantas Korupsi.

5.     Bagaimana pelaksanaan Demokrasi di Indonesia setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi?

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia setelah di bentuknya Mahkamah Konstitusi masih kurang karena dalam Pemilu masih banyak rakyat yang tidak memilih, dan masih banyak terdapat konflik-konflik yang timbul dalam Pemilihan Umum kepala daerah. Di tambah tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi periode 2009-2014 yang menjadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya MK dapat menjadi teladan yang baik dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, tapi ternyata MK di jadikan sebagai lembaga suap pemilu, tentu hal ini bertentangan dengan demokrasi di Indonesia. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan.